Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Dengan adanya penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 412 pasal tersebut mulai diberlakukan mulai tanggal 2 Oktober 2014 yang lalu.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi beberapa bidang, yaitu :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Rincian dari pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam sub urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
1. Manajemen Pendidikan
Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi. | a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus. | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
2. Kurikulum
Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. |
3. Akreditasi
Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. | --- | --- |
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. |
5. Perizinan Pendidikan
Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. | a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. | a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
6. Bahasa dan Sastra
Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. |
Download selengkapnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selengkapnya, silahkan klik pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Edukasi…!
loading...
Demikianlah Artikel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Demikian artikel kamiPembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Semoga apa yang anda baca bisa berguna dan di manfaatkan untuk semua kalangan dimanapun.