BOS 2016 (SD dan SMP)
Sahabat Dapodik | Salam Dapodik News. Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan yakni kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal , nonformal , dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2.Pendidik yakni tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru , dosen , konselor , pamong mencar ilmu , widyaiswara , tutor , instruktur , fasilitator , dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya , serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Tenaga kependidikan yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4.Biaya pendidikan yakni sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau dibutuhkan untuk biaya satuan pendidikan , biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan , serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS yakni agenda pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuanpendidikan dasar dan menengah.
6.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD yakni salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB yakni salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP yakni salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMPLB yakni salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA yakni salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
11.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK yakni salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah
yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
12. Pengadaan secara elektronik atau e-procurement yakni pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi berita dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. E-purchasing yakni tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. Menteri yakni menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
15. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen yakni suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan , peserta didik , pendidik dan tenaga kependidikan , dan substansi
pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus
diperbaharui secara online.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM yakni Kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
17. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP yakni kriteria minimal wacana sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yakni Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN yakni rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD yakni Rekening tempat penyimpanan uang kawasan yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan kawasan dan membayar seluruh pengeluaran kawasan pada bank yang ditetapkan
21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS yakni rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin , mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua episode yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola eksklusif oleh sekolah.
22. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP.
23. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS.
24. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP yakni pinjaman berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang bisa membiayai pendidikannya , sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari agenda Bantuan Siswa Miskin (BSM).
25. Evaluasi yakni rangkaian acara membandingkan realisasi masukan (input) , keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
26.Laporan yakni penyajian data dan berita suatu acara yang telah , sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan acara sesuai yang direncanakan.
27. Komite sekolah yakni lembaga berdikari yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik , komunitas sekolah , serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Maksud dan Tujuan BOS
Pasal 2
Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dimaksudkan untuk menunjukkan acuan/pedoman bagi pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/ kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah.
Pasal 3
Secara umum:a. agenda BOS SD dan SMP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib mencar ilmu 9 tahun yang bermutu , serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM , dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM; dan
b. agenda BOS SMA dan SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat
Pasal 4
Secara khusus agenda BOS SD dan SMP bertujuan untuk:
a. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan;
b. membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun , baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan
c. meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.
Pasal 5
Secara khusus agenda BOS SMA dan SMK bertujuan untuk:
a. membantu biaya operasional sekolah non-personalia;
b. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
c. mengurangi angka putus sekolah;
d. mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah , khususnya bagi siswa miskin;
e. menunjukkan kesempatan yang setara bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan
f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
Perimsip Penggunaan Dana BOS
Pasal 6
Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi:
a. efisien , yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. efektif , yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat menunjukkan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. transparan , yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan berita mengenai pengelolaan dana BOS;
d. akuntabel , yaitu pelaksanaan acara dapat
dipertanggung jawabkan;
e. kepatutan , yaitu klasifikasi program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
f. manfaat , yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan kawasan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.
Alokasi
Pasal 7
Alokasi dana BOS tahun anggaran berkenaan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sasaran
Pasal 8
Sasaran agenda BOS meliputi semua satuan pendidikan SD/SDLB , SMP/SMPLB/SMPT , SD-SMP Satu Atap , SMA , dan SMK baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pelaporan
Pasal 9
(1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang , mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan , laporan kabupaten/kota , laporan propinsi dan laporan pusat.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana acara dan anggaran sekolah;
b. pembukuan;
c. realisasi penggunaan dana;
d. rekapitulasi penggunaan dana BOS; dan
e. penanganan pengaduan masyarakat.
Petunjuk Teknis
Pasal 10
Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II , dan Lampiran III yang merupakan episode yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan Penutup
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Petunjuk Teknis Pengggunaan dan Pertanggung tanggapan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah kawasan menjamin terselenggaranya wajib mencar ilmu minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya , sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib mencar ilmu merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah , pemerintah kawasan , dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menunjukkan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
Salah satu indikator penuntasan agenda Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115% , sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98 ,11% , sehingga agenda wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai semenjak bulan Juli 2005 , telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian agenda wajar 9 tahun. Oleh sebab itu , mulai tahun 2009 pemerintah telahmelakukan perubahan tujuan , pendekatan dan orientasi agenda BOS , dari
perluasan jalan masuk menuju peningkatan kualitas.
Dalam perkembangannya , agenda BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening satuan pendidikan secara eksklusif dalam bentuk hibah.
Pelaksanaan agenda BOS diatur dengan beberapa peraturan , yaitu:
1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian APBN.
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di kawasan dan mekanisme penyaluran dari kas kawasan ke satuan pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wacana petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri wacana Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Pengertian BOS
BOS yakni agenda pemerintah yang pada dasarnya yakni untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana agenda wajib belajar.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 wacana Pendanaan Pendidikan , biaya non personalia yakni biaya untuk materi atau peralatan pendidikan habis pakai , dan biaya tak eksklusif berupa daya , air , jasa telekomunikasi , pemeliharaan sarana dan prasarana , uang lembur , transportasi , konsumsi , pajak dll.Namun demikian , ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
Tujuan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP
Secara umum agenda BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib mencar ilmu 9 tahun yang bermutu , serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan - satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM , dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan - satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.
Secara khusus agenda BOS SD dan SMP bertujuan untuk:
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun , baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.
Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran agenda BOS yakni semua satuan pendidikan SD/SDLB , SMP/SMPLB/SMPT , dan SD-SMP Satu Atap (Satap) , baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi
satuan pendidikan swasta , juga harus memiliki izin operasional.
Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
1. SD/SDLB : Rp 800.000 ,-/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000 ,-/peserta didik/tahun
Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi satuan pendidikan tidak tergantung pada jumlah peserta didik , maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut yakni dengan menunjukkan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 peserta didik , baik untuk satuan pendidikan tingkat SD maupun tingkat SMP. Mekanisme penetapan alokasi untuk satuan pendidikan yang mendapatkan kebijakan alokasi minimal selengkapnya diuraikan pada episode selanjutnya.
Satuan pendidikan yang mendapatkan kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik yakni satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. SD/SMP yang berada di kawasan khusus , yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang dimaksud yakni kawasan yang telah ditetapkan Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
b. Satap , SLB , SDLB dan SMPLB; atau
c. Satuan pendidikan di kawasan kumuh atau kawasan pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya; dan
d. Khusus untuk satuan pendidikan swasta , juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 tahun , dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.
Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut:
a. Satuan pendidikan swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; atau
b. Satuan pendidikan swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau
c. Satuan pendidikan yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar sebab tidak berkembang , sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif satuan pendidikan lain di sekitarnya yang masih dapat menampung peserta didik; atau
d. Satuan pendidikanyang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut; atau
e. Satuan pendidikan swasta yang tidak bersedia mendapatkan kebijakan alokasi minimal
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran , maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:
a. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi satuan pendidikan yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut;
b. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah kecil peserta kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dengan dilampiri daftar satuan pendidikan dan jumlah peserta didik berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasardan Menengah (Dapodikdasmen);
c. Tim Manajemen BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan surat rekomendasidari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/
berita bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Satuan pendidikan yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Harus memberikan berita jumlah dana BOS yang diterima satuan pendidikansecara tertulis kepada orang renta peserta didik dan di papan pengumuman;
b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang renta peserta didik.
Waktu Penyaluran Dana
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan , yaitu periode JanuariMaret , April-Juni , Juli-September dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh satuan pendidikan mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal , atas proposal pemerintah kawasan dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , penyaluran dana BOS kepada satuan pendidikan dilakukan setiap semester , yaitu pada awal semester.
loading...
Demikianlah Artikel BOS 2016 (SD dan SMP)
Demikian artikel kamiBOS 2016 (SD dan SMP), Semoga apa yang anda baca bisa berguna dan di manfaatkan untuk semua kalangan dimanapun.