DOWNLOAD JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS DIKDAS 2016
JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS DIKDAS 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Yang Mahakuasa Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal tersebut berarti bahwa guru yang profesional mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan anak bangsa.
Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor menentukan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan kriteria daerah khusus melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 perihal Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus.
Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 mengamanahkan agar Direktorat terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun petunjuk teknis mengenai pemberian tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut,
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016.
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru;
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2011 perihal Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru yang Bertugas di Daerah Khusus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administasi Pemerintahan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru.
C. Tujuan
Petunjuk Teknis ini merupakan contoh bagi Direktorat Pembinaan Guru Dikdas,
dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan/atau semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus bagi guru jenjang pendidikan dasar yang ditugaskan di daerah khusus agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini antara lain kriteria guru penerima tunjangan khusus, proses pelaksanaan pembayaran tunjangan, kegiatan pelaksanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
E. Sasaran
Sasaran dari Petunjuk Teknis ini meliputi:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Keuangan;
3. Aparat Pengawas Fungsional;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Satuan Pendidikan dan guru;
7. Instansi terkait lainnya.
JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU JENJANG PENDIDIKAN DASAR 2016
BAB II TUNJANGAN KHUSUS
A. Pengertian
1. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang mengajar di satuan pendidikan yang melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dialami.
2. Tunjangan khusus ditujukan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat budpekerti yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
4. Daerah yang terpencil atau udik adalah:
a. daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki susukan transportasi yang memadai; dan
b. daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumberdaya alam.
5. Daerah dengan kondisi masyarakat budpekerti yang terpencil ialah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah, serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat budpekerti dalam perencanaan dan pembangunan yang menjadikan daerah belum berkembang.
6. Daerah perbatasan dengan negara lain adalah:
a. bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan
b. pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
7. Daerah yang mengalami bencana alam adalah daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir yang berdampak sistemik yang negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
8. Bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan peran dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
9. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.
10. Guru yang berhak mendapat tunjangan khusus adalah guru bertugas di daerah khusus sesuai dengan kriteria salah satu atau lebih pada angka 4 sampai dengan angka 9, dan mengalami kesulitan hidup dalam melaksanakan tugasnya.
11. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (yayasan).
12. Guru dapat mendapatkan tunjangan khusus walaupun guru yang bersangkutan telah mendapatkan tunjangan profesi.
13. Data daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
B. Besaran
Besaran tunjangan khusus bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah disetarakan/inpassing adalah setara 1 (satu) kali gaji pokok, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi guru bukan PNS yang belum disetarakan/inpassing ialah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
C. Sumber dan Alokasi Dana
Sumber dana pemberian tunjangan khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 pada Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Mengacu pada Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 perihal Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor menyatakan bahwa tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kabupaten/kota yang masih memiliki guru di daerah khusus, tetapi belum teranggarkan dalam APBN, dapat mengalokasikan tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus melalui APBD.
D. Kriteria Daerah Khusus
Penetapan daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
1. Kriteria daerah yang terpencil atau udik adalah:
a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, akomodasi pendidikan, akomodasi kesehatan, akomodasi listrik, akomodasi info dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Kriteria daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil ialah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan budpekerti istiadat.
3. Kriteria daerah perbatasan dengan negara lain ialah sebagai berikut:
a. sebagai kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi batas laut teritorial (BLT), batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), batas landas kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau
b. sebagai kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
4. Kriteria daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 abjad d ialah sebagai berikut:
a. minimnya akomodasi perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat Pemerintah yang berwenang.
5. Kriteria pulau kecil terluar ialah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km (duaribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
Kriteria Wilayah dan Satuan Pendidikan
Data daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1. Satuan pendidikan di daerah khusus berasal dari data KDPDTT yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Satuan pendidikan di daerah khusus berasal dari data non KDPDTT yang bersumber dari Surat Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur dan diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi terhadap ajuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
E. Kriteria Guru Penerima
Kriteria peserta tunjangan khusus tahun 2016 ialah sebagai berikut:
1. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus;
2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK);
3. Diutamakan S-1/D-IV;
4. Masa kerja sebagai guru/pendidik minimum 2 (dua) tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat penugasan;
5. Jumlah guru penerima tunjangan sesuai dengan jumlah guru ideal (formulasi perencanaan kebutuhan guru).
JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU JENJANG PENDIDIKAN DASAR (DIKDS) 2016
BAB III MEKANISME PEMBAYARAN
A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota
1. Guru yang termasuk sebagai nominasi penerima tunjangan khusus ialah guru yang datanya valid dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan bertugas di daerah khusus.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan kuota nasional. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan nominasi peserta tunjangan khusus.
3. Penentuan nominasi penerima tunjangan khusus berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodik per tanggal 29 Februari pada tahun berkenaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
4. Dinas pendidikan kabupaten/kota diberi hak untuk membatalkan nominasi penerima tunjangan khusus secara online melalui aplikasi SIMTUN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditentukan nominasi peserta tunjangan khusus, apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat dan mengusulkan pengganti berdasarkan urutan nominasi.
Setelah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak ditentukannya nominasi penerima tunjangan khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan menetapkan peserta tunjangan khusus berdasarkan kriteria penerima.
B. Mekanisme Pembayaran Tunjangan Khusus
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan nominasi peserta Tunjangan Khusus berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodik.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan calon guru penerima Tunjangan Khusus paling lambat akhir Maret pada tahun berkenaan secara online melalui aplikasi SIMTUN, setelah kabupaten/kota melakukan verifikasi calon penerima Tunjangan Khusus sesuai kuota yang diberikan.
3. Sebelum penerbitan SK tunjangan khusus, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk mendapatkan tunjangan khusus pada situs:
a. http://223.27.144.195:8081/
b. http://223.27.144.195:8082/
c. http://223.27.144.195:8083/
d. http://223.27.144.195:8084/
e. http://223.27.144.195:8085/
4. Jika ada persyaratan yang kurang, guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di satuan pendidikan masing-masing.
5. Ditjen GTK menerbitkan SK penerima tunjangan khusus bagi guru calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.
6. Ditjen GTK menyiapkan berkas pencairan sesuai dengan kewenangannnya.
7. Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka
Ditjen GTK memproses retur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
C. Tahapan Penyaluran
Berdasarkan mekanisme di atas, jadwal penyaluran tunjangan khusus per-Triwulan.
D. Penghentian Pemberian Tunjangan Khusus
Berdasarkan laporan tertulis dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, pembayaran tunjangan khusus dapat dihentikan oleh Direktorat Pembinaan Guru Dikdas Ditjen GTK, apabila guru:
1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia 60 tahun;
3. tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau fungsional umum (staf pada dinas pendidikan);
4. mengundurkan diri atas seruan sendiri;
5. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan bagi guru bukan PNS;
6. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
7. melanggar sumpah dan kesepakatan jabatan;
8. ditemukan tidak memenuhi kriteria;
9. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
10. mendapat peran mencar ilmu lebih dari 6 (enam) bulan;
11. tidak melaksanakan tugas/meninggalkan peran selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.
E. Koordinasi dan Sosialisasi
1. Ditjen GTK melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus dengan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus dengan narasumber dari Ditjen GTK.
3. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan pada Ditjen GTK mengenai:
a. perlindungan tunjangan khusus;
b. info kriteria calon peserta tunjangan khusus;
c. mekanisme pembayaran tunjangan khusus;
d. penyusunan kegiatan pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus;
e. permasalahan dan solusi/rencana tindak lanjut.
F. Pengelolaan Program
1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Ditjen GTK menetapkan kebijakan strategi pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus guru, sebagai berikut :
a. mengelola database guru peserta tunjangan berbasis digital (Dapodik);
b. menentukan kuota kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan data guru yang valid dalam dapodik;
c. melakukan sosialisasi program dan kuota penerima tunjangan khusus secara nasional kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
d. menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan tentang penetapan penerima tunjangan khusus ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
e. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tunjangan khusus.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. mensosialisasikan program dan data calon penerima tunjangan khusus kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. mengelola database guru peserta tunjangan pada Dapodik.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. mensosialisasikan kegiatan perlindungan tunjangan khusus kepada satuan pendidikan di wilayah masing-masing;
b. mengelola database guru peserta tunjangan pada Dapodik;
c. menetapkan calon penerima tunjangan khusus berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus;
d. mengendalikan dan memverifikasi calon penerima tunjangan khusus dengan mengutamakan guru yang bertugas di satuan pendidikan yang memiliki kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di satuan pendidikan tersebut.
JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU JENJANG PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) 2016
BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM
A. Pengendalian Program
Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus, yang mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran, sempurna waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan khusus ini dilakukan melalui:
1. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan penyaluran tunjangan khusus;
2. penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pembayaran tunjangan khusus;
3. rekonsiliasi data peserta tunjangan khusus dengan instansi terkait.
B. Pengawasan
Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan khusus yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Sanksi
Sanksi diberikan kepada guru penerima tunjangan khusus berdasarkan hasil pemantauan dan laporan pengawasan dimana terdapat ketidaksesuaian antara data peserta tunjangan khusus dengan data yang disampaikan. Sanksi dimaksud diberikan dalam bentuk kewajiban pengembalian seluruh tunjangan khusus yang pernah diterima, sejak guru yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria peserta tunjangan khusus tersebut.
D. Pelaporan
Dinas Pendidikan kabupaten/kota wajib melaporkan perubahan data individu peserta tunjangan khusus ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan data guru calon peserta tunjangan khusus dilaporkan ke:
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
u.p Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Komplek Kemdikbud Gedung D Lt. 16
Jalan Pintu I, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Website : http://gtk.kemdikbud.go.id
Laporan perubahan data dimaksud ditembuskan ke dinas pendidikan
kabupaten/kota.
JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU JENJANG PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) 2016
BAB V PENUTUP
Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus. Pelaksanaan program tunjangan khusus dapat terlaksana dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tunjangan khusus tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan
loading...
Demikianlah Artikel DOWNLOAD JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS DIKDAS 2016
Demikian artikel kamiDOWNLOAD JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS DIKDAS 2016, Semoga apa yang anda baca bisa berguna dan di manfaatkan untuk semua kalangan dimanapun.