Inilah!!! Kriteria Guru Madrasah Penerima Tunjangan Profesi (TPG) 2017
Sahabat Dapodik | Salam Dapodik News.
Tunjangan Profesi Guru ialah santunan yang diberikan kepada guru yang memiliki akta pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guru madrasah yang berhak menerima santunan profesi guru ditetapkan melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Madrasah Negeri. Besaran santunan profesi bagi guru madrasah sebagai berikut:
- Guru PNS diberikan santunan sebesar gaji pokok per bulan.
- Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan ( inpassing) diberikan santunan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan diadaptasi dengan memperhatikan Pangkat , Golongan , Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing , tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan santunan profesi sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun Kriteria guru madrasah akseptor santunan profesi sebagai berikut:
- Guru yang mengajar pada satuan manajemen pangkal binaan Kementerian Agama.
- Pengawas sekolah pada madrasah yang melakukan peran kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
- Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih gol II namun sudah lulus S1-1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016.
- Memiliki akta pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah ditetapkan melalui surat penetapan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih akta pendidik.
- Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru. Rasio peserta didik terhadap guru ialah 15 : 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas/rombongan berguru yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jikalau guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
- Terletak di kawasan 3T (Terdepan , Terpencil , Tertinggal).
- Terletak di kawasan yang secara geografis dan/atau demografis menimbulkan jumlah penduduknya sangat minim , yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB , MTsLB , MALB atau yang sejenis).
- Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka , peran komplemen dan melakukan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler , dilaksanakan di satuan manajemen pangkalnya (satminkal).
- Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 ialah yang terdaftar pada Kementerian Agama).
- Beban kerja guru ialah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran akta pendidik sesuai dengan tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mendapat peran komplemen sebagai kepala satuan pendidikan , mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per ahad di satminkal yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau Pembimbing TIK (K-13).
- Guru berstatus PNS DPK yang diberi peran komplemen sebagai kepala madrasah swasta ditetapkan melalui keputusan ketua/pimpinan penyelenggara pendidikan , mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per ahad di satminkal yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik di satminkal bagi kepala satuan pendidikan yang bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau Pembimbing TIK (K-13).
- Kepala satuan pendidikan tidak boleh memangku peran komplemen yang lain dan kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- Mendapat peran komplemen sebagai wakil kepala satuan pendidikan pada MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah pada MI , mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per ahad di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya bagi wakil kepala satuan pendidikan yang bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK. Jumlah wakil kepala satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut.
- untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada satuan pendidikan jenjang MI ditentukan berdasarkan jumlah rombongan berguru , jumlah peserta didik , dan beban peran jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran santunan profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:
- 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator satuan pendidikan.
- 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator satuan pendidikan.
- 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator satuan pendidikan.
- ≥19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator satuan pendidikan. Koordinator bidang pendidikan madrasah meliputi: kurikulum , kesiswaan , kekerabatan masyarakat , dan sarana dan prasarana.
- untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang MTs ditentukan berdasarkan jumlah rombongan berguru , jumlah peserta didik , dan beban peran jenis wakil kepala madrasah mterkait pembayaran santunan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
- 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- ≥9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang MA/MAK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan berguru , jumlah peserta didik , dan beban peran jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran santunan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
- 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- ≥9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- Mendapat peran komplemen sebagai wali kelas di satminkal paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per minggu.
- Mendapat peran komplemen sebagai guru piket di satminkal paling sedikit 23 (dua puluh tiga) jam tatap muka per minggu.
- Mendapat peran komplemen sebagai kepala perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK , kepala laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK , pembina asrama (khusus madrasah berasrama) pada jenjang MI/MTs/MA/MAK , ketua aktivitas keahlian/program studi pada jenjang MI/MTs/MA/MAK , pembimbing khusus (khusus madrasah pada jenjang MI/MTs/MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/terpadu) , kepala bengkel pada jenjang MA/MAK , kepala unit produksi dan sejenisnya pada jenjang MA/MAK , mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memperlihatkan peran komplemen bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
- Kepala satuan pendidikan (madrasah negeri) memperlihatkan peran komplemen sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan akta kompetensi yang dimiliki. Sertifikat kompetensi dimaksud mampu dari Balai Diklat , Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai aktivitas perpustakaan atau laboratorium.
- Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperlihatkan peran komplemen sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdasarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan akta kompetensi yang dimiliki.
- Kepala satuan pendidikan dapat mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK , dengan kondisi sebagai berikut:
- Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium.
- Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah aktivitas peminatan atau aktivitas keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
- Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yang melakukan Kurikulum K-13 mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan , dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
- Bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta , menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka , atau mengajar pada aktivitas kelompok berguru Paket A/’ula , Paket B/wushtha , dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan akta pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai akta pendidik yang dilaksanakan pada satminkalnya.
- Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per ahad , guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di madrasah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
- Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di kawasan khusus yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 perihal Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 (Dispensasi 2).
- Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus , di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran alasannya ialah kelainan fisik , emosional , mental , sosial , dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3).
- Bertugas sebagai guru yang diperlukan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
- Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
- Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
- Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas kawasan untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas kawasan dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan anjuran Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
- Belum usia pensiun.
- Memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja (PK) Guru dengan sebutan “baik” pada tahun sebelumnya.
- Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah pada madrasah.
- Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan Kementerian Agama.
- Tidak merangkap jabatan di lembaga direktur , yudikatif , atau legislatif.
- Untuk jenjang RA , satu rombongan berguru mampu diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
- Tunjangan profesi dapat dibayarkan bagi:
- Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari hingga dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
- Guru yang melakukan cuti bersalin (untuk anak pertama hingga anak ketiga).
- Guru yang mengikuti peran kependidikan yang linier dengan peran keprofesian pendidiknya menyerupai seminar , workshop , bimbingan teknis , pendidikan/pelatihan dan sejenisnya. Bagi guru PNS wajib melampirkan surat peran dari atasan pribadi , sedangkan guru Bukan PNS wajib melampirkan surat peran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Guru yang melakukan peran kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan pribadi dan/atau pejabat terkait.
- Guru yang melakukan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya berdikari dengan tetap melakukan peran keprofesiannya sebagai guru.
- Tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan bagi:
- Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 – 5 April 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajar kembali , maka bulan Februari dan April santunan profesinya tetap dibayarkan , sedangkan santunan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayarkan.
- Guru yang melakukan cuti bersalin (untuk anak ke empat dan seterusnya).
- Guru yang melakukan cuti di luar tanggungan negara.
- Guru melakukan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri.
- Guru yang melakukan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor.
- Dalam hal guru izin tidak melakukan peran mengajar , santunan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JTM per ahad yang diganti pada hari lain di bulan yang sama dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta. Surat keterangan dari Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bagi guru yang sudah memiliki akta pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS) , maka santunan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
- Bagi pengawas pada madrasah , berhak menerima santunan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
- Memenuhi jumlah minimal satuan pendidikan binaan , yaitu 10 (sepuluh) satuan pendidikan untuk jenjang RA dan MI , dan/atau 7 (tujuh) satuan pendidikan jenjang MTs , MA , dan MAK.
- Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaanya untuk jenjang MTs/MA/MAK.
- Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di kawasan khusus:
- Memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan , yaitu 5 (lima) satuan pendidikan.
- Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
- Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah ialah guru yang aktif dan memiliki jam mengajar di satuan pendidikan Kementerian Agama (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang — undangan).
- Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per ahad secara keseluruhan.
- Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
- Guru kelas/guru mata pelajaran yang melakukan peran komplemen sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bab dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi peran komplemen sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan ialah sebagai berikut:
- Jumlah rombel 1 — 6 sebanyak 1 pembina pramuka;
- Jumlah rombel 7 —12 sebanyak 2 pembina pramuka;
- Jumlah rombel 13 — 18 sebanyak 3 pembina pramuka;
- Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
- Bagi guru MA dan MAK yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum 2013 , memiliki akta pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris , termasuk kategori mata pelajaran langka , alasannya ialah guru tidak dapat diberi peran pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan akta pendidiknya dengan alasan kesulitan terusan dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
- Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
- Guru MTs yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs.
- Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan , rekayasa , budidaya , dan pengolahan).
- Guru Fisika , Kimia , Biologi , dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
- Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan , rekayasa , budidaya , dan pengolahan) di MAK.
- Guru paket keahlian yang sesuai dengan aktivitas yang dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
- Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan.
- Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs , MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan berguru yang dibinanya.
- Satuan Pendidikan yang melakukan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang bangkit sendiri , dapat menambah beban berguru muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan , sarana dan prasarana , dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban berguru muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
- Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memperlihatkan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan , bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
- Bagi Guru pembimbing TIK yang menerima peran komplemen sebagai kepala madrasah yang melakukan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
- Bagi Guru pembimbing TIK yang menerima peran komplemen sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yang melakukan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per ahad harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik di satminkalnya.
- Bagi satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban berguru per ahad sesuai dengan kebutuhan berguru peserta didik dan/atau kebutuhan akademik , sosial , budaya , dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur aktivitas , namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani , Olahraga dan Kesehatan.
- Bagi Satuan pendidikan jenjang MTs , MA/MAK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban berguru per ahad sesuai dengan kebutuhan berguru peserta didik dan/atau kebutuhan akademik , sosial , budaya , dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur aktivitas , namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu. Seluruh kriteria tersebut di atas , dibuktikan melalui dokumen atau pemberkasan diverifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
loading...
Demikianlah Artikel Inilah!!! Kriteria Guru Madrasah Penerima Tunjangan Profesi (TPG) 2017
Demikian artikel kamiInilah!!! Kriteria Guru Madrasah Penerima Tunjangan Profesi (TPG) 2017, Semoga apa yang anda baca bisa berguna dan di manfaatkan untuk semua kalangan dimanapun.